Pj Walikota Tebingtinggi : Korupsi Karena Kebutuhan itu Nilainya Kecil Tapi Korupsi Karena Keserakahan Itu Besar dan Sistematis

TEBINGTINGGI, zonasumut.com – Pj Walikota Tebingtinggi H OK Zulkarnain mengingatkan bahwa pungutan liar (pungli) merupakan salah satu praktek terkecil dari korupsi yang memang harus dihilangkan, pasalnya hal ini menjadi preseden buruk bagi cerminan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ada dua macam praktek korupsi, yakni korupsi karena kebutuhan dan karena serakah. Biasanya korupsi karena kebutuhan ini nominalnya kecil dan memang didasari alasan ekonomis, meski demikian hal ini tetap tidak bisa dibenarkan. Sedangkan korupsi karena keserakahan, biasanya dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak pihak dan ini menjadi perhatian pemerintah dengan menyiapkan langkah khusus dalam menanganinya.demikian Pj Walikota Tebingtinggi saat membuka Sosialisasi Pencegahan dan Penegakan Hukum Pemberantasan Pungutan Liar, Senin (20/3) di Gedung Balai Kartini.

Dikatakan,“Langkah khusus yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemberantasan pungli secara detail di semua sektor, yakni dengan memperbaiki pola pelayanan yang diberikan dengan meminimalisasi praktek tatap muka dan memanfaatkan E-Goverment”,

Menurut Pj Walikota, hadirnya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli dan Kepmenko Nomor 78 Tahun 2016 tentang kelompok kerja dan sekretariat satuan tugas Sapu bersih pungutan liar merupakan salah satu langkah khusus dalam memberantas pungutan liar, karena telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Untuk itu, perlu pemberantasan secara tegas, terpadu, efisien dan efktif serta mampu menciptakan efek jera buat para pelaku pungli. Saya berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat diketahui apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan terkait dengan pungutan liar serta berkomitmen bersama agar tidak ada lagi pungutan liar di Kota Tebingtinggi”, imbuh Pj Walikota.

Pada kesempatan itu, Pj Walikota mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk bersama-sama memberantas pungutan liar di Kota Tebingtinggi, karena tugas ini tidak hanya dibebankan pada aparat penegak hukum saja, namun pemerintah, swasta beserta seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat langsung dalam memberantasnya.

Kegiatan yang turut dihadiri Sekdako Tebingtinggi H Johan Samose Harahap, Kapolres Tebingtinggi AKBP Hj Ciceu Cahyati, mewakili Kajari serta Danramil 13 Kapten Inf Salehan itu ditandai dengan penyerahan banner himbauan berbunyi ‘Kami Tolak Pungli’  secara simbolis oleh Pj Walikota Tebingtinggi kepada instansi pelayanan publik antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) serta Camat Tebingtinggi Kota.

(Ferdinan)

Tinggalkan Balasan

Top