Medan, Zonasumut.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Melaksanakan Diskusi Tentang Distribusi Logistik Menjelang Pemilihan Kepada Daerah Sumatera utara Bersama Wartawan Unit KPU Sumut di Cafe Nongkrong Jalan Saman Hudi lantai II juga. Senin, 28/05/2018.

Dalam Pembukaan Diskusi Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, M.si yang Bertindak Sebagai Narasumber Dan Bersama Shohibul Anshor Siregar,Dalam Tema Diskusi Mereka Juga Berbicara Tentang 30 Mei 2018 akan ada Penyebaran surat suara untuk Pilgubsu Sebanyak 9.291.800 untuk disebarkan di 27.478 TPS Di Sumatera Utara dari mulai distribusikan ke-33 kabupaten/kota yag ada di sumatera utara.

Surat suara yang dicetak jumlahnya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap di (DPT) 9.050.483 dan ditambah 2,5 persen dari DPT per-TPS 238.211 lembar ditambah 2.000 surat suara untuk pemilihan ulang.“Setibanya di daerah tujuan, KPU kabupaten/kota bersangkutan akan melakukan sortir dan memeriksa surat suara,” ujar Mulia.

Diprediksikan awal Juni seluruh surat suara yang dicetak PT Gramedia Grup di Cikarang ini telah sampai di seluruh KPU kabupaten/kota yang ada di sumatera utara.

Dalam pencetakan ini, KPU Sumut langsung melakukan pemantauan yang dipimpin Komisioner KPU Sumut Dr.Iskandar Zulkarnain.Sebelumnya, KPU Sumut bersama perwakilan pasangan calon menyepakati dummi atau format baku kertas suara Pilgubsu 2018 yang akan datang .

KPU Sumut mengundang perwakilan paslon Pilgubsu nomor urut satu, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) dan perwakilan paslon nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss), untuk menyosialisai specimen surat suara Pilgubsu di Kantor KPU Sumut, Senin (14/5) sore

Masing-masing perwakilan paslon juga diminta menandatangani berita acara kesepakatan specimen surat suara. Kemudian diikuti para komisioner KPU, perwakilan Bawaslu dan pemangku kepentingan terkait lainnya, demikian disampaikan Mulia.

Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, M.si
Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, M.si di wawancarain wartawan unit KPU Provinsi Sumatera Utara.

Sementara Shohibul Ansor Siregar menyoroti munculnya peluang-peluang terjadinya penyelewenangan terutama di daerah-daerah terpencil yang pengawasananya untuk itu sangat terbatas.Demikian pula ketepatan dan jumlah kertas suara yang sampai ke daerah dimaksud.

“Saya khawatir soal waktu bahkan jumlah sampai ke desa-desa terpencil sangat rawan, perlu menjadi perhatian serius KPU di Kapupaten/Kota atau pihak-pihak terkait untuk itu,”ujar pakar Sosiologi Antropologi UMSU itu.

Ketika hendak mencalon menjadi kepala daerah misalnya harus berurusan dengan pimpinan partai di pusat. Termasuk mencetak logistik Pilgubsu Sumut ini juga di pusat, bagaimana efisiensinya, apakah dalam pengelolaan pilkada serentak di Indonesia ini tak memerlukan-hemat-hemat, sementara terus berhutang di luar negeri sana,ungkap Shohib
(M.Diq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here