Perlu Terobosan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Komnas Perempuan mencacat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya.

Angkanya berjumlah 406.178 kasus kekerasan dari 348.466 kasus pada tahun 2018. Peningkatan pengaduan ini mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengungkapkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan semakin membaiknya mekanisme pencatatan dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lembaga-lembaga layanan.

Kekerasan terhadap perempuan, demikian juga kekerasan terhadap anak, tidak bisa dilihat sebagai bentuk kasus kekerasan yang tunggal karena dapat beririsan dengan kasus-kasus kekerasan lainnya, misalnya kemiskinan dan budaya. Penanganan kasusnya membutuhkan pendekatan yang holistik dari berbagai aspek atau bidang, kerjasama antar berbagai pihak dan integrasi layanan, antara penyelesaian kasus kekerasannya, dengan layanan perlindungan sosialnya. Diperlukan terobosan-terobosan (inovasi) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Demikian disampaikan oleh Parlagutan Nasution, Kabid Pemberdayaan Sosial dari Dinas Sosial kabupaten Deli Serdang yang menjadi Narasumber pada Pelatihan Bersama Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselenggarakan HAPSARI, Forum Pengada Layanan dan Program MAMPU saat sosialisasi pada Selasa 23 juli 2019, Lubuk Pakam , Deli Serdang 

Untuk itu, Dinas Sosial kabupaten Deli Serdang telah menyelenggarakan Sistem Layanan RujukanTerpadu (SLRT) untuk Perlindungan Sosial dan Penanggunalangan Kemiskinan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dari masyarakat miskin dan rentan untuk menjangkau layanan program perlindungan sosial. SLRT memiliki Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) yang merupakan lembaga tingkat Desa/Kelurahan yang memudahkan warga miskin dan rentan miskin dalam menjangkau layanan perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, Lely Zailani, Ketua Dewan Pengurus HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) Sumatera Utara mengatakan bahwa harus diakui SLRT adalah terobosan baru (inovatif) dalam penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan berbagai bentuknya.

Namun, hingga hari ini belum ada payung hukum dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Ini sangat menghambat berbagai upaya yang dilakukan untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Padahal, tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan adalah “Data yang Bicara”. Jadi, Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual tetap mendesak untuk segera disahkan. Supaya tidak ada lagi kasus-kasus seperti yang dihadapi Baik Nuril, menjadi korban kekerasan seksual berulang kali dan dimiskinkan, maupun kasus pelecehan seksual oleh dosen kepada mahasiswinya.

(mdq)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here